Aliansi LSM Berdaulat Luruk BKD Kota Pasuruan.



Pasuruan Jatim,pasuruanbersatu com-Terkait dengan dugaan perselingkuhan oleh ASN yang menduduki sebagai Kasi Sarpras ( Sarana Prasana ) Paut dan TK Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dengan seorang oknum disalah satu Yayasan yang terjadi pada 5 ( lima ) bulan yang lalu,

"Forum Pasuruan Berdaulat ' yang terbentuk beberapa Aktifis Pasuruan diantaranya DPC Pasuruan LSM Penjara Indonesia yang diketuai oleh Saiful Rizal, LSM M_Bara diketuai Saiful Arif, LSM Cakra Berdaulat diketuai Imam Rusdian dan LBH API ( Adikara Pancasila Indonesia ) diketuai Nurdin, pada Kamis ( 02/01/2019 )
Luruk BKD ( Badan Kepegawian Daerah ) Kota Pasuruan untuk melakukan audensi, guna mempertanyakan hasil dari Tim BKD memberikan sanksi yang diberikan kepada oknum tersebut.

Didalam audensi Forum Pasuruan Berdaulat ditemui langsung oleh Kepala BKD, Faqih. Faqih menjelaskan bahwa pihaknya hanya bisa memberikan penyampaian secara lisan. " disini kita hanya sebagai sekertaris dari Tim Penindakan, Tim Penindakan yang diketuai oleh Asisten I.

Kita hanya bisa memberikan hasilnya secara lisan dari keputusan atau sanksi yang diberikan kepada oknum tersebut, yang jelas sanksinya itu penurunan jabatan selama 3 ( tahun ), ini juga SK  ( surat keputusan ) baru turun per 2 Januari 2020 ini, nantinya kalau ada kejadian lagi pasti nanti kita tindak lebih keras lagi. kita tidak bisa memberikan salinan dari hasil keputusannya,

klau lebih jelasnya langsung saja menemui Ketua Tim yaitu Asisten I dan kalau misalkan rekan - rekan meminta salinan keputusan, monggo silahkan langsung membikin surat resmi kepada PLT Walikota, sesuai perintah dari PLT Walikota.  ", terang Kepala BKD saat

Memberikan penjelasan didalam audensi.
Melaui Kordinator Pasuruan Berdaulat Saiful Rizal menjelaskan, bahwa pihaknya sangat menyayangkan apa yang diberikan keputusan atau sanksi yang dijelaskan diwaktu audensi, oleh Kepala BKD, " kami sangat kecawa atas sanksi yang diberikan oleh Tim dan pihak BKD tidak bisa menunjukkan secara jelas hasil sanksinya,
mereka hanya memberikan secara lisan. Ini sudah jelas bukan lagi kasus  yang ditutup - tutupi, apa lagi ini kasus juga sudah menjadi trending topik media sosial ", jelas Saiful.

Saiful juga menambahkan, menurutnya sanksi tersebut terlalu rendah, " menurut kita sanksi itu terlalu ringan, karena melihat kasus yang sama seperti apa yang terjadi beberapa bulan yang lalu pada oknum ASN di Dinas Sosial Kota Pasuruan.
"Perlu digaris bawahi, kita tidak akan tinggal diam dengan keputusan atau penjelasan dari BKD yang menurut kami hanya memberi gambarannya kepada kami.

Kami lebih legowo bahwa pihak BKD bisa memberikan salinan surat keputusannya. Dengan adanya ini kami akan tetep melayangkan surat dan akan luruk PLT Walikota, guna memberikan penjelasan lebih jelas dan meminta salinan surat keputusan yang diberikan ", tambah koordinator.(Ag)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.