Masyarakat Pacarkeling Berunjuk Rasa Memintak Janji Perhitungan Ulang Yang Di Janjikan Oleh BPK,Camat Kejayan.



Pasuruan Jatim,pasuruanbersatu com- Pscca dalam rangka pilkades 2019 desa plinggisan kec,kejayan kab,Pasuruan senen,09/12/19.
masyarakat Pacarkeling nguluruk ke kantor kecamatan kejayan untuk memintak janjinya Bpk camat Kejayan kepada masyarakat pacarkeling untuk Hitungan ulang surat suara pilkades yang diduga tidak rasparan ke kantor kecamatan itu yang dijanjikan oleh Bpk, camat kejayan, dan akan dilanjutkan ke kantor pemkap kabupaten pasuruan.

Masyarakat Yang merasa diduga di bohongi oleh janji pk camat dan mendatangi ke kantor Pemkap kabupaten Pasuruan untuk kordinasi permasalahan hasil pungutan suara diduga tidak rasparan dan meminta perhitungan surat suara  pilkades 2019  di desa Pacarkeling kec,kejayan diulanng kembali Karna banyak kekanjalan dikarnakan dugaan banyak kecurangan seperti,

1* Pungutan suara seharusnya di tutup jm,,02,00 ternyata ditutup jm,01,00
2* Surat berita acara penetapan DPD dan DPP yang seharunya di tandatangani Tgl,18 november jm,00,00 itu di tandatangani Tgl,26 november itu sudah di akui oleh Camat dan ketua panitia di depan komisi satu
Surat berita acara pungutan suara penetapan DPD yang seharusnya dilakukan tgl,23 november itu ternyata ditandatangani tgl,25 november di malam hari.
3* dari surat suara yang sudah di coblos dan dalam perhitungan tidak dikroscek ulang malah langsung dimasukan ke kotak suara.
4* Petugas panitia banyak yang mencoret calon no,01 dikarnakan panitia menghalangi saksi dan masyarakat pacarkeling surat suara sewaktu pada perhitungan tidak diperlihatkan malah dilihat didalam kotak," tetapi anehnya surat suarah banyak yang tidak sampai ke masyarakat pacarkeling.

Kami memohon pemenang no,01 jangan dilantik dulu atau kami akan ke rana hukum ke PT,UN kami memohon kepada BPK, Pemkap karna banyak pelanggaran dan hampir 80 persen panitia memihak no,01 jadi kami tidak bisah berkutik dan tidak dikublis, masyarakat pacarkeling hanya bisah memantau saja pk.pungkas perwakilan pedemo/kodinator masyarakat Pacarkeling, Hadi.

Untuk mencarik keadilan dalam urusan pemerintahan bisa langsung ke Pengadilan atau bisa ke PT,UN saran saya klo seandanya pihak pengadilan memutuskan untuk dihitung ulang surat suara kami laksanakan dan seandainya klo tidak diporbolehkan kami juga nurut jadi keputusan di tangan pengadilan negeri dan cobak saudara Hadi lihat ketentuan Perda pemkap no,6 perda no,01 thn 17 perbuk 20 thn 17 perbuk no,94 thn,19 tidak ada aturan yang jelas terkait proses pehitungan ulang karna tidak atura gimana kita bisa memintak keputusan pengadilan negeri atau PT,UN atau pengadilan lainnya baru bisa memberi keputusan dan kami pihak panitia kabupen bisa melaksanakan.pungkas.Pk Nanang selaku ketua panitia kabupaten Pasuruan. (Ag )

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.