Warga Banjarsari Unjuk Rasa Lagi, Masalah Penyelesain DD Yang Di Selewengkan.



MALANG Jatim,pasuruanbersatu com-Puluhan masyarakat Desa Banjarsari, Ngajum, mendatangi Pendopo Kabupaten Malang, Jalan Panji Kepanjen, Rabu (06/11/19)

Sembari membentangkan sejumlah poster, warga menuntut kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) 2017 - 2018, di desanya segera dituntaskan.

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan, karena warga menganggap kasusnya terlalu berlarut-larut. Sebelumnya, pada Mei 2019 lalu warga melaporkan dugaan penyelewengan DD dan ADD itu, ke Polres Malang. Bahkan, hasil audit ada kerugian negara.

Setelah beberapa jam berorasi menyuarakan suara warga di depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Malang, perwakilan warga diundang untuk diskusi. Mereka ditemui Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Suwadji, serta Kabag Ops Polres Malang, Kompol Sunardi Riyono. “Tujuan kami unjuk rasa hari ini, berkenaan dengan saran penyidik Tindak Pidana Korupsi" TIPIDKOR" karena kesulitan mencari saksi ahli. Saksi ahli dalam hal ini adalah Inspektorat. Katanya harus menunggu izin Bupati Malang," ungkap Arif Samsudin, salah satu warga.

Bersumber  dari hasil audit Inspektorat ada kerugian negara sebesar Rp 330 juta pada ADD dan DD tahun 2017-2018. Dari kerugian itu, Bupati Malang lalu melayangkan surat kepada Kades, supaya mengembalikan kerugian dalam waktu 10 hari, setelah surat diterima.


,"Kalau kerugian dikembalikan apakah bisa bebas dari kasus hukumnya. Lalu bolehkah ADD dan DD tahun 2019 dipinjam untuk mengembalikan kerugian negara tahun 2017-2018. Karena kades kami terpilih lagi sampai tahun 2025 mendatang,” tanya Arif.

Ia berharap, kedepannya permasalahan sekecil apapun di desa bisa diselesaikan ditingkat bawah. Karena dengan adanya penyalahgunaan ADD dan DD, masyarakat Banjarsari terpecah belah.

Imam Aspali selaku  koordinator masyarakat, mengatakan bahwa langkah ini, terpaksa dilakukan warga karena kasusnya terlalu lama. “Mohon pencerahannya, apakah masyarakat salah dengan melakukan aksi ini," katanya.

Menanggapi pernyataan warga, Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti menjelaskan, Inspektorat selalu pengawas internal pemerintahan, sudah menindaklanjuti kasus ini. Pihaknya bahkan sudah berkoordinasi dengan Polres Malang, setelah kasus ini dilaporkan pada 25 Mei 2019 lalu.

Menurutnya, dalam permasalahan di Desa Banjarsari, ada kerugian dari hasil audit. Namun berdasarkan peraturan yang ada, dari kerugian yang ditemukan itu, Kades berkewajiban untuk mengembalikan. "Kerugian tersebut sudah dikembalikan pada 4 Oktober 2019 lalu. Bisa dicek di Bank Jatim," tutur Tridiyah.
Sedangkan Kades Banjarsari, kata Tridiyah, hanya melakukan kesalahan administrasi. "Kami sudah memberikan sanksi teguran tertulis setelah dana dikembalikan.
Karena yang bersangkutan, hanya melakukan kesalahan administrasi,”Ungkapnya.

PEWARTA :Didik

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.